• Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signigikan Badan Usaha Milik Negara 

  Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 2023)

  PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-2/MBU/03/2023 TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA DAN KEGIATAN KORPORASI SIGNIFIKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 

  Pemerintah Republik Indonesia (Kementerian Sekretasi Negara Republik Indonesia, 1999-7-19)

  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

  Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah Republik Indonesia, 2002-8-10)

  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 237/ PMK.09/ 2016 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan 

  Menteri Keuangan Republik Indonesia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016-12-30)

  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 237/ PMK.09/ 2016 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin 

  Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017-1-11)

  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 

  Pemerintah Republik Indonesia (Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2004-1-14)

  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

  Pemerintah Republik Indonesia (Kementerian Sekretasi Negara Republik Indonesia, 2009-1-1)

  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah 

  Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017-12-18)

  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat 

  Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2015-3-31)

  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 

  Pemerintah Republik Indonesia (Kemeterian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014-9-17)

  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka 

  Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 16/11/2015)

  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

  Pemerintah Republik Indonesia (Kementerian Sekretasi Negara Republik Indonesia, 2002-12-27)

  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura 

  Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2015-12-21)

  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2017 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian 

  Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2016-12-23)

  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2017 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 

  Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2016-12-28)

  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum 

  Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2016-12-7)

  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
• Kementerian Keuangan Republik Indonesia Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Kep-34/PB/2013 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di LIngkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

  Menteri Keuangan Republik Indonesia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013-2-27)

  Kementerian Keuangan Republik Indonesia Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Kep-34/PB/2013 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di LIngkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
• Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 32/KMK. 09/2013 tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan 

  Menteri Keuangan Republik Indonesia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013-1-18)

  Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 32/KMK. 09/2013 tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

  Pemerintah Republik Indonesia (Kementerian Sekretasi Negara Republik Indonesia, 2001-11-21)

  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek 

  Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017-9-14)

  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek

View more