• Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signigikan Badan Usaha Milik Negara 

  Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 2023)

  PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-2/MBU/03/2023 TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA DAN KEGIATAN KORPORASI SIGNIFIKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
• Materi Presentasi Webinar 19 May 2020 - Strategic Foresight Scenario Planning 

  Hinch, Liana Lim (Foresight Intelligence, 2020-05-19)
• Materi Presentasi Webinar 2 Juni 2020 

  IRMAPA, CRMS, LSP MKS (2020-06-02)
• The Global Risk Reports 2019 14th Edition : Committed to Improving The State of The World 

  World Economic Forum (World Economic Forum, 2019-1-1)

  World Economic Forum
• Risk Management and Corporate Governance 

  OECD (OECD Publishing, 2014-02-22)

  OECD Publishing
• Materi Presentasi Webinar 23 April 2020 

  IRMAPA, CRMS, PROXSIS (IRMAPA, CRMS, PROXSIS, 2020-04-23)
• Suap di Sektor Privat: Dapatkah Dijerat? 

  Marbun Andreas Nathaniel (INTEGRITAS, 2017-1-3)

  Kerugian yang diakibatkan suap di sektor privat, tidak hanya soal kejahatan, memperlamban pertumbuhan, dan memperburuk citra dan iklim investasi nasional secara makro. Tak heran, dikarenakan sedemikian parahnya dampak yang ...
• With All The Good Intensions: A Case Study of a Failure in Enterprise Risk Management 

  NN (-, 2016-1-1)

  -
• The Role of Risk Management in Corporate Governance 

  Ellul Andrew (Kelley School of Business, Indiana University, CEPR, CSEF and ECGI, 16/11/2015)

  -
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 

  Pemerintah Republik Indonesia (Kementerian Sekretasi Negara Republik Indonesia, 1999-7-19)

  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

  Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah Republik Indonesia, 2002-8-10)

  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 237/ PMK.09/ 2016 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan 

  Menteri Keuangan Republik Indonesia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016-12-30)

  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 237/ PMK.09/ 2016 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin 

  Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017-1-11)

  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 

  Pemerintah Republik Indonesia (Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2004-1-14)

  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

  Pemerintah Republik Indonesia (Kementerian Sekretasi Negara Republik Indonesia, 2009-1-1)

  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah 

  Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017-12-18)

  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat 

  Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2015-3-31)

  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 

  Pemerintah Republik Indonesia (Kemeterian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014-9-17)

  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka 

  Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 16/11/2015)

  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

  Pemerintah Republik Indonesia (Kementerian Sekretasi Negara Republik Indonesia, 2002-12-27)

  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

View more