Issue Date	Title	Author(s)
2019-7-22	Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomer M/ 5/ HK.04.00/VII/2019 tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi terhadap Jabatan Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia	Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
2009-1-1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pemerintah Republik Indonesia
2008-1-1	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Pemerintah Republik Indonesia
2016-12-30	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 237/PMK.09/2016 Tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan	Menteri Keuangan Republik Indonesia
1999-7-19	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	Pemerintah Republik Indonesia
2019-7-27	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.05/2019 Tentang Tata Kelola Dana Pensiun	Otoritas Jasa Keuangan
2002-12-27	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pemerintah Republik Indonesia
2015-12-21	OCEG Red Book GRC Capability Model version 2.1	Scott L. Mitchell Chair
2015-12-21	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura	Otoritas Jasa Keuangan
2016-11-22	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 845/ KMK.01/ 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan	Menteri Keuangan
2013-2-27	Kementerian Keuangan Republik Indonesia Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Kep-34/PB/2013 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di LIngkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Menteri Keuangan Republik Indonesia
2001-11-21	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pemerintah Republik Indonesia
2017-12-18	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah	Otoritas Jasa Keuangan
2015-12-23	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum	Otoritas Jasa Keuangan
2018-7-27	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi	Otoritas Jasa Keuangan
2013-1-18	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 32/KMK. 09/2013 tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan	Menteri Keuangan Republik Indonesia
2017-9-14	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek	Otoritas Jasa Keuangan
2008-4-30	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pemerintah Republik Indonesia
2014-3-28	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian	Otoritas Jasa Keuangan
2015-3-31	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat	Otoritas Jasa Keuangan