Repository CRMS Indonesia

Search

Search:
for

Current filters:

Start a new search

Add filters:

Results/Page | Sort items by In order Authors/record

Results 71-80 of 97 (Search time: 0.0 seconds).

previous
1
...
5
6
7
8
9
10
next

Item hits:

Issue Date	Title	Author(s)
2013-1-18	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 32/KMK. 09/2013 tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan	Menteri Keuangan Republik Indonesia
2001-11-21	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pemerintah Republik Indonesia
2017-9-14	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek	Otoritas Jasa Keuangan
2008-1-1	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Pemerintah Republik Indonesia
2016-1-26	Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesa Nomor 12/ PMK.09/ 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan	Menteri Keuangan Republik Indonesia
2014-11-18	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan
2004-1-14	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara	Pemerintah Republik Indonesia
2019-7-22	Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomer M/ 5/ HK.04.00/VII/2019 tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi terhadap Jabatan Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia	Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
2016-12-30	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 237/PMK.09/2016 Tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan	Menteri Keuangan Republik Indonesia
2009-1-1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pemerintah Republik Indonesia